Pengertian Ekologi Pemerintahan

 

Pengertian Ekologi

Ekologi berasal dari bahasa Yunani yakni Oikos yang berarti rumah tangga atau tempat tinggal. Ekologi juga dapat diartikan sebagai hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitar mereka.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, ekologi adalah suatu tata hubungan total (menyeluruh) dan mutual (timbal balik yang berguna) antara suatu organisme dengan lingkungan sekitarnya.

Menurut Komarudin (1994) ekologi adalah suatu kajian yang berhubungan dengan relasi antara organisme dengan lingkungan, dasar empirisnya terletak pada hasil penelitian bahwa organisme yang hidup itu bervariasi menurut lingkungannya.

Ekologi Pemerintahan

Menurut Sadu Wasistiono (2013: 13-17), terdapat beberapa hal penting yang biasanya digunakan di dalam kajian ekologi, yaitu :

1. Memandang objek sebagai sebuah ekosistem

Berdasarkan cara pandang ini, maka sebuah entitas pemerintahan dilihat sebagai sebuah ekosistem yang memiliki sebuah lingkungan strategis tersendiri serta berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan lingkungan yang berbeda, sebuah entitas pemerintahan akan dapat memiliki interaksi yang berbeda dengan entitas pemerintahan lainnya.

2. Penggunaan paradigma antroposentrik

Menurut Meriam yang dimaksud dengan anthropocentric adalah considering human beings as the most significant entity of the universe. Dengan demikian, pandangan antroposentrik melihat manusia merupakan entitas yang terpenting dan menjadi faktor utama dalam alam semesta. Konkordan dengan pandangan tersebut, apabila entitas pemerintahan menggunakan pandangan antroposentrik maka pemerintah akan menjadi pusat perhatian dan faktor utama dari kegiatan berbangsa dan bernegara.

3. Penggunaan pendekatan holistik

Menurut pandangan kelompok ini memahami gejala dan peristiwa pemerintahan perlu dengan pandangan holistik. Artinya, aktivitas pemerintahan bukanlah aktivitas individual melainkan aktivitas bersama, sehingga dalam menjalankannya perlu memerhatikan unsur-unsur lainnya secara komprehensif dan berkelanjutan. Penyelenggara pemerintahan yang memiliki sikap egoisme sektoral atau fanatisme regional/kedaerahan menunjukkan bahwa mereka tidak memahami ekologi pemerintahan. Dengan cara pandang holistik maka semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah perlu dipikirkan dampaknya secara menyeluruh.

4. Adanya mekanisme yang berfungsi memelihara sistem dalam keadaan seimbang dinamis

Prinsip ini memandang gejala dan peristiwa pemerintahan dari sudut pandang ekologi yaitu setiap aksi yang dilakukan oleh pemerintah akan menimbulkan reaksi. Reaksi yang berlebihan dari kelompok sasaran kebijakan pemerintah karena tidak diperhitungkan dengan cermat, dapat menyebabkan rusaknya sistem pemerintahan atau bahkan tumbangnya pemerintahan. Gejolak semacam itu pada akhirnya akan menemukan titik keseimbangan baru, baik secara alamiah maupun melalui suatu rekayasa. Keseimbangan yang terjadi secara alamiah akan berjalan sangat lambat karena sifatnya evolutif.

Sadu Wasistiono (2013: 13) melihat ekologi dari tiga sudut pandang yaitu sebagai berikut:

1. Ekologi hampir sama dengan sudut pandang politik, yakni mencoba menuangkan buah pikirannya pada bidang lain dengan menggunakan alat analisis yang berasal dari kajian ekologi. Selain itu, ekologi juga melihat mekanisme yang selalu terpelihara dalam keadaan seimbang dinamis. 
2. Sudut pandang ilmu pemerintahan merupakan salah satu wujud bangunan keilmuan dari ilmu pemerintahan, selain sosiologi pemerintahan, psikologi pemerintahan, manajemen pemerintahan, dan sebagainya. Teori, prinsip, konsep studi ekologi dipinjam untuk menjelaskan gejala dan peristiwa pemerintahan. 
3. Sudut pandang eklektik, bahwa kajian ekologi pemerintahan merupakan interface antara kajian ekologi dan ilmu pemerintahan. Artinya, ekologi dengan ilmu pemerintahan berkedudukan sejajar, tidak dalam arti ilmu yang satu lebih besar dari ilmu yang lain.

*Ditulis oleh M. Syahdoe, S.IP (Mahasiswa PPs UIN STS Jambi).

Share :